DI BALIK DUEL SERU BAJA LOKAL VS CHINA

Cinque Terre

DI BALIK DUEL SERU BAJA LOKAL VS CHINA

Pelaku industri baja nasional mulai menjerit menghadapi derasnya aliran impor baja dari China.

Pada awal pekan ini Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Roy Maningkas mengatakan, volume impor baja paduan dari China selama kuartal I/2018 tumbuh sebesar 59% secara tahunan menjadi 250.783 ton. Peningkatan impor ersebut hanya terjadi pada Indonesia, sedangkan di negara-negara besar Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia, hal tersebut tidak terjadi. Adapun, peningkatan impor baja dari China didominasi oleh produk hot rolled coil (HRC), plate, cold rolled coil ( CRC), election, dan wire rod. Salah satu biang keladi  peningkatan impor baja  tersebut adalah penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

  Dalam Permendag yang lama, importir harus memiliki pertimbangan teknis dari Kemenperin, sedangkan di Permendag  baru, aturan tersebut tidak ada. Hal ini yang kuartirkan oleh pelaku industri baja dalam negeri impor baja akan semakin longgar. Kondisi anomali ini semakin menimbulkan kegundahan karena pelaku industri baja nasional menilai membanjirnya  impor baja dari Negeri Panda tidak hanya didorong oleh beleid tersebut. Mereka  mengklaim praktek perdagangan  unfair  terjadi dalam kasus impor baja dari China, yaitu melalui pelarian HS number. Baja-baja karbon dari China masuk sebagai baja paduan yang dilapisi dengan materi lain seperti boron dan chrome.

  Aksi tersebut membuat impor baja dari China dikenakan bea masuk yang rendah sebesar 0%-5%, sedangkan bea masuk untuk baja karbon jenis HRC  dan Crc ditetapkan sebesar 10%-15%. Dengan metode tersebut, harga baja impor dari China bisa lebih murah dibandingkan dengan hasil produksi dalam negeri. Persaingan yang kurang kompetitif ini memicu kegundahan para pelaku industri baja nasional. Purwono Widodo, Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron ^ Steel Industri Association (IISIA), menambahkan industri baja dalam negeri tidak anti dengan impor baja karena kapasitas produksi dalam negeri memang belum dapat memenuhi konsumsi. Menurut data IISIA, kebutuhan baja nasional sepanjang tahun lalu mencapai 13.59 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri sebesar 8 juta ton sehingga terdapat devisit yang dapat diisi oleh produk impor.

  Namun, Purwono Widodo mengatakan bahwa pihaknya ingin pemerintah melindungi industri dalam negeri dari praktik unfair trade, yaitu melalui pelarian HS number. Bimakarsa Wijaya, SVP Head of Marketing Krakatau Steel, menuturkan kondisi persaingan yang tidak sehat ini mengakibatkan pelaku industri tidak dapat memaksimalkan utilisasi pabrik. Dia menyebutkan, rata-rata utilitas pabrikan baja dalam negeri berada diangka 50%. Adapun, Krakatau Steel memiliki tingkat utilitas  di level 70%. Padahal, saat ini pelaku industri baja nasional tengah mendapatkan momentum untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan banyaknya  proyek pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

  Selain itu, produsen di China juga tengah melakukan pemangkasan produksi baja. Sepanjang 2016-2017, negara tersebut telah memangkas produksi baja sebesar 115 juta ton menjadi 832 juta ton pada tahun lalu. Jangan sampai, semangat industri untuk menaikkan  produksi malah hilang dengan pemangkasan impor baja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang naik. Untuk meredakan impor baja dari China setelah pemberlakuan  Permendag Nomor 22/2018 mulai 1 Februari 2018, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri baja nasional mencoba mencari solusi. (Bisnis Indonesia Kamis, 5 Juli 2018) Sal-Sekretariat IISIA.

 

© 2016 The Indonesian Iron & Steel Association | All rights reserved