BMAD BAKAL PUKUL INDUSTRI KAWAT BAJA

Cinque Terre

BMAD BAKAL PUKUL INDUSTRI KAWAT BAJA

Industri hilir baja merasa keberatan dengan rencana pengenaan be masuk antidumping bagi produk kawat baja sebesar 10%-13,5%

Pengenaan BMAD tersebut merupakan rekomendasi Komite Antidumping  Indonesia  atas penyelidikan terhadap dugaan dumping kawat baja asal China.  Wakil Ketua Gabungan Industri  Produk Kawat Baja Indonesia Sindu Prawira menyatakan penetapan atas hasil kajian tersebut tinggal menunggu keputusan rapat koordinasi pemerintah dalam waktu dekat. Memang belum ditetapkan,  tetapi jujur saja kami sangan keberatan dengan hasil kajian itu. Untuk wire rod itu masih dikenakan  safeguard, sekarang mau ditambahkan  lagi BMAD, karena tarifnya double,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/12). Kawat baja merupakan bahan baku utama bagi sebagian industri hilir baja. Pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk tersebut akan berdampak signifikan  terhadap kenaikan biaya. Terlebih, pabrikan baja hulu domestik  belum mampu menunjang kebutuhan  wire rod pabrikan hilir dengan spesifikasi ertentu.

  BMAD dipukul rata kepada seluruh produk wire rod, meski banyak sekali spesifikasi tertentu yang tidak diproduksi  di dalam negeri. Terutama produk high carbon wire rod, itu mau tidak mau mesti impor,” ujarnya. Sindu berpendapat pemerintah mestinya tidak bertindak terlalu protektif  kepada sektor hilir.sangat minim. Padahal menurutnya, pabrikan hilir meski menjaga daya saing untuk mengungguli produk impor jadi. Bayangkan saja , kami yang di hilir membuat paku, baut, sekrup dan sebagainya meski berdarah darah bersaing dengan produk impor dari China, Tetapi di hilir justru sama sekali tidak mendapatkan  perlindungan,’ ujarnya.  Sindu mengusulkan agar penetapan tarif beamasuk  meski merujuk kepada ketersediaan  pasokan di dalam negeri . bagi wire rod  spesifikasi  tertentu  yang memang belum diproduksi dalam negeri mesti diberikan pengecualian tarif.

   Sementara itu, Diektur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia ( The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA)  Hidayat Triseputro menyatakan suah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengharmonisasi tarif bea masuk impor baja. Hidayat berpendapat idealnya tarif bea masuk mesti disusun secara bertingkat mulai dari hulu hingga ke hilir. Usualan yang disampaikan mestinya tarif dibuat gradual dari hulu sampai ke hilir. Jangan malah hilir yang mestinya dipasang tarif tinggi, justru dikasih 0%, itu akan menjadi percuma, “ujarnya.. Menurutnya, penetapan tarif bea masuk  terhadap sektor hilir perlu didesain lebih tinggi untuk mencegah impor produk jadi. Tanpa hambatan impor produk hilir, tarif sektor hulu menjadi tidak berarti. Akibatnya nanti pasar kita yang semakin sulit terkendali karena banjir impor,”ujarnya.  

  Bisnis mencoba menghubungi Hanjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan tanggapan. Hingga berita ini diturunkan. Harjanto masih belum dapat dikontak. Pada perkembangan terpisah, Kementerian Perindustrian mulai memberlakukan wajib SNI bagi produk kawat baja pratekan melalui Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 28 tahun 2017. Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menyatakan pembentukan regulasi tersebut bertujuan untuk menekan  peredaran produk kualitas rendah dan barang impor tak bertandar di pasar domestik. Di samping itu, implementasi SNI wajib tersebut bertujuan untuk mendongkrak realisasi investasi pada sektor sektor industri logam dasar. SNI wajib merupakan salah satu instrumen kebijakan penting untuk melindungi industri dan konsumen. SNI sifatnya mutlak kalau menjadi bangsa Indonesia,”ujarnya dalam keterangan pers Rabu (6/12). ( Bisnis Indonesia Kamis, 7 Desember 2017) Sal-Sekretariat IISIA.

 

 

© 2016 The Indonesian Iron & Steel Association | All rights reserved