PERUBAHAN MEKANISME PENGAWASAN IMPOR

Cinque Terre

PERUBAHAN MEKANISME PENGAWASAN IMPOR

Penyerderhanaan larangan dan pembatasan impor dengan mengubah sistem pengawasan menjadi di luar kawasan pabean (post Border) perlu dikaji ulang.

Penyerderhanaan larangan dan pembatasan impor dengan mengubah sistem pengawasan menjadi di luar kawasan pabean (post border) perlu dikaji ulang. Sikap tersebut merupakan reaksi keras kalangan dunia usaha terkait dengan langkah Kementerian Perdagangan yang melakukan sejumlah penyederhanaan kebijakan terkait dengan larangan dan pembatasan ( lartas) impor. Sejumlah beleid mengenai lartas yang dinilai menghambat proses impor segera ditata ulang. Perubahan kebijakan pengawasan  impor tersebut  dimaksudkan untuk mendukung kelancaran arus barang. Namun , kalangan industriawan dan asosiasi menilai perubahan proses pengawasan impor dari semua di pintu masuk pabean menjasi luar kawasan pabean  atau post border, justru akan menambah proses  birokrasi serta rentan dalam proses pengawasannya.

  Saat ini, salah satu komonditas  yang mulai menerapkan  sistem pengawasan impor post border, yakni baja dan baja , yang diatur melalui Permendag N0. 63 Tahun 2017 tentang perubahan ATAS Permendag atas Nomor 82 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Sekjen Badan Pengawasan Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan meminta pemerintah menunda sistem pengawasan post border. Pasalnya aturan itu dinilai tidak menjadi solusi  untuk memangkas  waktu tunggu di pelabuhan atau divelling time. Kebijakan  ini harus ditunda  karena  hanya memindahkan beban ke tempat lain.

  Erwin menilai aturan tersebut memberatkan importir. Selama ini, barang yang telah melewati  pemeriksaan di pabean bisa langsung digunakan. Dengan adanya pemindahan pengawasan di gudang importir, pengusaha  harus menunggu pemeriksaan  dari petugas,” Kondisi kan mengganggu produksi” Di sisi lain, dia menilai kebijakan tersebut akan menambah beban biaya logistik, terutama bagi importir yang  tidak memiliki gudang karena harus menyewa.

  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan latar belakang diluncurkan paket kebijakan tersebut, antara lain untuk perbaikan sistim logistik nasional dan mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Pasalnya, porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang. Kalangan produsen baja domestik juga mempertanyakan trasparansi skema post border yang memindahkan pemeriksaan barang impor di pintu masuk pabean menjadi di luar pos kepabeanan.

  Hidayat Triseputro, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia ( The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), menyatakan pengubahan ketentuan  itu membuat pelaku industri baja domestik kebingungan. IISIA sudah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan untuk menyosialiasikan lebih dahulu kepada industri  terkait dengan pemeriksaan post border. Menurutnya, importir baja kerap mendatangkan baja dari berbagai sumber. Begitu produk impor lolos pelabuhan, barang tersebut langsung terdistribusi ke berbagai gudang. Kalau sudah begitu, bagaimana nanti pengawasannya di gudang –gudang importir,” ujarnya. ( Bisnis Indonesia, 20 September 2017) Sal-Sekretariat IISIA.  

 

 

© 2016 The Indonesian Iron & Steel Association | All rights reserved

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/fileinfo.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/fileinfo.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: